IKN Maju, Tapi Siapa yang Tertinggal?

Foto: Penampakan IKN (Sumber: Ekspos Kalim)/Sangfajarnews.

Oleh: Yeni Pratama Surianti, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Mulawarman.

SANGFAJARNEWS.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi simbol besar bagi pemerataan pembangunan Indonesia. Proyek ambisius ini diharapkan menjadi wajah baru negara, kota masa depan yang hijau dan cerdas. 

Namun, di balik kemegahan narasi nasional, muncul pertanyaan sederhana tapi penting: siapa yang sebenarnya menikmati kemajuan itu?

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur tahun 2024, nilai investasi di kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN)  mencapai Rp12,1 triliun, meningkat tajam dibanding tahun 2022 yang masih sekitar Rp8.triliun. 

Namun, peningkatan investasi tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan warga lokal. Banyak masyarakat di daerah penyangga seperti Sepaku, Samboja, dan sebagian Balikpapan mengaku belum merasakan dampak nyata dari proyek ini. 

Lapangan kerja yang terbuka sebagian besar diisi oleh pekerja dari luar Kalimantan Timur, sementara warga setempat kerap terlibat hanya dalam pekerjaan sementara atau jasa informal. Berdasarkan laporan Antara News (2023), sekitar 70 persen tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berasal dari luar daerah. 

Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam praktik pembangunan nasional.

Selain itu, sejak diumumkannya lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2019, harga tanah di Kecamatan Sepaku dan wilayah sekitarnya melonjak drastis. Sekretaris Kecamatan Sepaku Adi Kustaman mengatakan sejak pengumuman perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur 2019 silam, harga tanah di Sepaku mulai menanjak. 

Sampai saat ini kenaikan harga tanah kira-kira sudah terpantau 5-10 kali lipat dibandingkan sebelum adanya pengumuman perpindahan ibu kota baru.Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur mencatat antara 2020 hingga 2024 harga tanah meningkat dua hingga tiga kali lipat, dari rata-rata Rp50.000 per meter persegi menjadi lebih dari Rp150.000. Lonjakan harga ini mendorong banyak warga menjual tanahnya tanpa rencana jangka panjang, yang akhirnya memperlebar jurang sosial dan ekonomi.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana hak atas tanah yang seharusnya dilindungi oleh negara justru menjadi beban bagi masyarakat kecil yang kehilangan ruang hidup di tanah kelahirannya sendiri.

Dampak lingkungan pun tidak bisa diabaikan. Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur tahun 2025, pembangunan kawasan inti Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyebabkan perubahan pada struktur hidrologi dan meningkatkan risiko banjir di beberapa titik sekitar Sepaku. 

Sementara itu, data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan tutupan hutan sekitar 2.300 hektare akibat pembukaan jalan dan pembangunan infrastruktur dasar. 

Meski pemerintah menjanjikan konsep Green Forest City, implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya transparan. Sebagai warga Kaltim, saya merasa bahwa keberlanjutan lingkungan bukan sekadar janji dalam dokumen perencanaan, melainkan tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang.

Dari sisi tata kelola, persoalan partisipasi publik dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur tahun 2023, hanya sekitar 41 persen warga di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengetahui secara jelas arah dan dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap daerah mereka. 

Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat lokal. Sementara itu, Kajian Kementerian PPN/Bappenas (2022) menegaskan bahwa keberhasilan Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengawasan. 

Minimnya ruang dialog membuat sebagian warga merasa proyek besar ini lebih berpihak pada kepentingan investasi dibanding aspirasi warga sekitar. Sebagai mahasiswa PPKn sekaligus warga Kalimantan Timur, kami memandang bahwa partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan praktik nyata demokrasi Pancasila yang harus dijaga dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.

Sebagai mahasiswa PPKn dan bagian dari generasi muda Kalimantan Timur, saya memandang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya proyek fisik semata, tetapi juga ujian bagi nilai-nilai kebangsaan kita. Keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong harus menjadi kekuatan dari setiap langkah pembangunan. 

Kami, generasi Z di bangku perkuliahan, tumbuh di era keterbukaan informasi dan kritis terhadap ketimpangan sosial. Karena itu, kami berharap Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menjadi simbol eksklusivitas baru, melainkan ruang kolaboratif yang menghadirkan kesejahteraan bagi semua, terutama bagi mereka yang sejak awal menjaga dan hidup di tanah Kalimantan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya tidak menciptakan jarak antara pusat dan daerah, antara investor dan rakyat, atau antara ambisi nasional dan kenyataan lokal. Sebaliknya, pembangunan harus menyatukan, memperkuat, dan memanusiakan. 

Saya percaya bahwa Nusantara sejati bukan hanya tentang gedung-gedung tinggi yang megah, melainkan tentang rasa memiliki yang tumbuh di hati masyarakatnya. Dan hanya dengan itu, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan benar-benar menjadi ibu kota yang layak disebut “Nusantara”.