Pasca AS dari WHO, Siapa Menjaga Keseimbangan Kesehatan Dunia?

Foto: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara (Dokpri)/Sangfajarnews.

SURABAYA, SANGFAJARNEWS.COM — Penarikan Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menandai perubahan signifikan dalam tata kelola kesehatan global. Keputusan tersebut dinilai bukan sekadar langkah administratif, melainkan sinyal pergeseran geopolitik yang berdampak luas terhadap kepemimpinan dan arah kebijakan kesehatan dunia.

Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai bahwa situasi global saat ini memasuki fase transisi yang cair dan belum sepenuhnya mapan. 

Di tengah kondisi tersebut, WHO tengah mendorong sejumlah agenda reformasi strategis, mulai dari amandemen International Health Regulations (IHR), perundingan Pandemic Agreement, hingga penguatan isu kesehatan mental, ketahanan sistem kesehatan, dan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan publik.

“Masalah utama bukan semata pada kebijakan, tetapi pada absennya kepemimpinan global yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, mekanisme pasar, dan nilai kemanusiaan,” ujar Bayu, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, dunia tidak membutuhkan hegemon baru untuk menggantikan dominasi lama. Yang dibutuhkan justru kekuatan penyeimbang yang mampu membangun konsensus lintas kepentingan. 

Dalam konteks inilah, Indonesia dinilai memiliki peluang strategis untuk mengambil peran lebih aktif dalam diplomasi kesehatan global.

Sebagai bangsa pascakolonial, Indonesia memiliki pengalaman historis menghadapi ketimpangan struktural, termasuk dalam bidang kesehatan. 

Nilai Marhaenisme yang dirumuskan Presiden Soekarno kembali relevan sebagai landasan etis, dengan menempatkan kesehatan sebagai hak sosial, bukan komoditas. 

Negara, dalam perspektif ini, dituntut hadir secara aktif melindungi kelompok paling rentan dari dampak ketidakadilan global.

“Marhaenisme dan Pancasila menawarkan pendekatan alternatif dalam tata kelola kesehatan global, di mana kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi fondasi kebijakan,” jelasnya.

Bayu juga menyoroti arah kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kemandirian nasional, stabilitas kawasan, serta diplomasi aktif yang tidak konfrontatif. Kerangka ini dinilai membuka ruang penguatan diplomasi kesehatan Indonesia tanpa ambisi menggantikan atau menantang negara mana pun.

Indonesia, lanjutnya, dapat memosisikan diri sebagai penjaga keseimbangan dalam arsitektur kesehatan global, dengan mendorong tata kelola WHO yang lebih inklusif serta memperjuangkan akses kesehatan yang adil bagi negara-negara berkembang.

Pengalaman Indonesia dalam memperluas jaminan kesehatan nasional, memperkuat kapasitas sektor kesehatan domestik, serta keterlibatan aktif dalam forum regional dan global menjadi modal penting dalam memainkan peran tersebut.

“Diplomasi kesehatan bukan soal klaim kepemimpinan, tetapi konsistensi keberpihakan pada kepentingan rakyat,” tegas Bayu.

Ia menambahkan, nilai-nilai kebudayaan Nusantara yang memandang kesehatan sebagai keseimbangan antara manusia, alam, dan sesama dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam merespons krisis kesehatan global yang semakin sarat rivalitas geopolitik.

“Di tengah logika dominasi dan persaingan global, jalan tengah yang berakar pada kebudayaan Nusantara dan semangat Marhaenisme menawarkan perspektif peradaban yang lebih manusiawi,” pungkasnya.