Rakernas METI Disorot Aksi Gerakan Pemuda Energi: Transisi Energi Dinilai Tak Adil dan Sarat Konflik

Foto: Masa Aksi Gerakan Pemuda Energi menggelar aksi unjuk rasa di Swiss-Belresort Heritage Dago, Bandung, Sabtu (31/1/2026)/Sangfajarnews.

BANDUNG, SANGFAJARNEWS.COM — Di tengah pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Gerakan Pemuda Energi menggelar aksi unjuk rasa di Swiss-Belresort Heritage Dago, Bandung, Sabtu (31/1/2026).

Aksi ini menyoroti berbagai persoalan konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta dugaan masalah tata kelola dalam sejumlah proyek energi yang dibungkus narasi “transisi energi” dan “energi bersih”.

Koordinator Lapangan Gerakan Pemuda Energi, Ronal Jeferson, menegaskan bahwa agenda transisi energi tidak boleh berhenti pada forum konferensi dan klaim normatif semata, sementara di lapangan masyarakat justru menghadapi konflik dan dampak sosial yang serius.

“Transisi energi tidak boleh berhenti di panggung konferensi. Jika di lapangan rakyat berhadapan dengan konflik, penggusuran, dan kerusakan lingkungan, maka yang terjadi bukan transisi energi yang adil, melainkan pemindahan beban kepada rakyat,” tegas Ronal dalam orasinya, Sabtu (31/1/2026).

Dalam aksi tersebut, Gerakan Pemuda Energi secara terbuka menyoroti tiga aktor yang dinilai perlu segera dievaluasi secara transparan dan menyeluruh.

Pertama, proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan Endi Novaris Syamsudin diduga memicu konflik rekrutmen tenaga kerja, kerusakan infrastruktur desa, serta memperparah konflik agraria, khususnya dalam proyek biomassa dan hutan tanaman energi.

Kedua, proyek-proyek di bawah pengawasan Wiluyo Kusdwiharto diduga menimbulkan konflik dengan nelayan keramba dan masyarakat adat, serta berdampak ekologis dan sosial dalam proyek PLTS Terapung, PLTS IKN, serta PLTA dan PLTM di wilayah Sulawesi.

Ketiga, Gerakan Pemuda Energi mendesak dilakukan audit menyeluruh dan penegakan hukum terhadap proyek-proyek PT Ketaun Hidro Energi yang dipimpin Zulfan Zahar, yang diduga berkaitan dengan sengketa lahan, praktik mafia tanah, serta mencerminkan buruknya tata kelola proyek PLTM di Kabupaten Lebong, Bengkulu.

“Energi bersih tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Jika konflik dan dugaan pelanggaran hukum terus dibiarkan, maka jangan salahkan rakyat apabila kepercayaan terhadap agenda transisi energi runtuh,” lanjut Ronal.

Gerakan Pemuda Energi menilai Rakernas METI seharusnya menjadi momentum evaluasi kritis terhadap proyek-proyek energi terbarukan yang bermasalah. 

Mereka mendesak agar dilakukan audit, evaluasi terbuka, serta penegakan hukum yang transparan, alih-alih menjadikan forum nasional tersebut sekadar ajang klaim keberhasilan dan pencitraan.***