Parlemen Jalanan dan Ironi Kedaulatan Rakyat

Foto: Yogi Kono/Sangfajarnews.

Penulis: Yogi Kono, Mahasiswa Asal Gorontalo.

SANGFAJARNEWS.COM - Harapan rakyat terhadap wakilnya di parlemen selalu tinggi: mereka dipercaya sebagai corong aspirasi, pengawal kepentingan publik, sekaligus wajah dari demokrasi. Namun, harapan itu kerap kandas ketika dibandingkan dengan tingginya tunjangan dan fasilitas yang diterima para anggota dewan. Rakyat menuntut keterwakilan, tapi yang tampak justru keterasingan.

Gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini menjadi bukti nyata. Ribuan orang turun langsung membentuk “parlemen jalanan” di depan gedung DPR, mengisi ruang yang ditinggalkan oleh para wakil rakyat. Ironisnya, saat suara rakyat bergema di jalan, ruang sidang justru lengang, kursi kosong, dan anggota DPR absen dari kewajibannya.

Lebih menyakitkan lagi, aparat yang sejatinya menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, tampil dalam wajah berbeda. Barikade kawat berduri, gas air mata, water canon, hingga pentungan, menjadi "jawaban" atas jeritan rakyat yang seharusnya ditampung dengan dialog. Aparat tampil gagah menjaga gedung dan penghuninya, tetapi lupa merangkul rakyat yang dilindungi oleh konstitusi.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak dasar yang dijamin undang-undang. Namun, dalam praktiknya, yang tersisa bukan kemenangan rakyat, melainkan catatan kematian. Gugurnya para demonstran adalah tragedi demokrasi: nyawa yang melayang bukan sekadar angka statistik, tetapi bukti nyata bahwa negara gagal menjamin keselamatan rakyat saat menyuarakan aspirasinya.

Sudah saatnya berhenti memperdebatkan jumlah korban dari masing-masing pihak. Fokus utama seharusnya kembali ke mandat: lindungi, layani, dan ayomi rakyat. Tugas aparat bukan menjadi lawan, melainkan jembatan antara masyarakat dan para pemangku kekuasaan.

Sebagai orang awam, saya percaya dan yakin, benturan antara yang melindungi dan dilindungi tidak perlu terjadi di masa depan. Biarlah jeritan rakyat di jalan menjadi pengingat: demokrasi hanya akan hidup jika kedaulatan benar-benar berada di tangan rakyat, bukan sekadar di balik gedung parlemen yang penuh kursi kosong.***