Menteng Kleb: Reformasi Tidak Dilahirkan untuk Membela Kekuasaan

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhammad Suryawijaya, Analis Politik dan Komunikasi Publik Menteng Kleb. dalam momentum 28 tahun Reformasi yang dinilai semakin jauh dari cita-cita awal perjuangan rakyat.

Dalam pernyataannya, Menteng Kleb menyoroti munculnya dua wajah reformasi di ruang publik. Di satu sisi, reformasi diperingati dengan narasi yang menempatkan pemerintah sebagai simbol keberhasilan demokrasi dan kelanjutan agenda reformasi. 

Narasi tersebut menekankan stabilitas nasional, optimisme ekonomi, dan dukungan terhadap pemerintah.

Namun di sisi lain, masyarakat sipil masih memandang reformasi sebagai alat koreksi terhadap negara. 

Reformasi dipahami sebagai pengingat bahwa kekuasaan harus terus diawasi agar tidak kembali jatuh ke dalam praktik oligarki, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pelemahan demokrasi, serta penyalahgunaan institusi negara.

“Yang sedang berlangsung hari ini bukan sekadar peringatan Reformasi 1998, melainkan perebutan tafsir atas reformasi itu sendiri,” ujar Muhammad Suryawijaya.

Menteng Kleb menilai agenda utama reformasi seperti pemberantasan KKN, supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, penguatan demokrasi, penghapusan dwifungsi ABRI, hingga perluasan otonomi daerah belum dijalankan secara maksimal selama 28 tahun terakhir.

Menurut mereka, realitas saat ini menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan struktural, oligarki ekonomi-politik semakin terkonsolidasi, politik dinasti dan patronase makin terbuka, serta kualitas demokrasi mengalami kemunduran. 

Selain itu, kebebasan sipil dinilai menghadapi tekanan dan sebagian institusi negara kembali menunjukkan gejala dominasi terhadap ruang sipil.

Menteng Kleb juga mengingatkan bahaya penggunaan simbol dan identitas Reformasi 1998 untuk membangun kesan bahwa seluruh agenda reformasi telah berhasil diwujudkan oleh kekuasaan saat ini. 

Pandangan semacam itu dinilai dapat menutupi persoalan mendasar yang masih dihadapi demokrasi Indonesia.

“Reformasi direduksi menjadi slogan stabilitas dan optimisme nasional, sementara substansi utamanya, yaitu pembatasan kekuasaan dan pengawasan terhadap negara, perlahan dipinggirkan,” kata Muhammad Suryawijaya.

Mereka menilai demokrasi mulai mengalami kemunduran ketika ruang publik hanya memberi tempat pada narasi reformasi yang sejalan dengan kepentingan kekuasaan. 

Reformasi akhirnya dipersempit menjadi reformasi yang aman bagi negara, bukan reformasi yang berani mengoreksi negara.

Karena itu, Menteng Kleb menegaskan pentingnya menjaga ruang kritik, kebebasan sipil, independensi masyarakat sipil, serta memastikan agenda pemberantasan KKN, supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan tidak berhenti sebagai slogan politik.

“Jika reformasi hanya diperingati sebagai simbol persatuan tanpa keberanian mengoreksi penyimpangan kekuasaan, maka reformasi telah kehilangan sebagian besar makna historisnya,” tutup Muhammad Suryawijaya.***