Petani Sultra Tertekan, DPRD Malah Belanja Mobil Dinas Rp5,5 Miliar

Foto: Dugaan salah satu Mobil Dinas Baru Anggota DPRD Sultra yang dibeli senilai Rp5,5 miliar dari APBD Sultra 2025/Sangfajarnews.

SULTRA, SANGFAJARNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada September 2025 turun 2,01 persen dari 108,89 menjadi 106,70. 

Penurunan ini mencerminkan semakin menurunnya daya beli petani. Ironisnya, di saat rakyat menghadapi kesulitan ekonomi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra justru membeli empat mobil dinas baru senilai Rp5,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Pembelian kendaraan dinas itu tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Nilai anggarannya mencapai Rp.5.589.000.000 untuk empat unit mobil baru.

Sementara itu, kondisi petani justru semakin sulit. Penurunan NTP disebabkan indeks harga yang diterima petani (It) turun 2,46 persen, lebih dalam dari indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang hanya turun 0,46 persen. Akibatnya, hasil panen kian murah, sementara biaya hidup tidak ikut turun.

BPS juga mencatat Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Sultra pada September 2025 merosot 0,61 persen, terutama karena penurunan indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. 

Angka ini menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat di sektor paling dasar.

Azani, aktivis Sulawesi Tenggara, menilai penggunaan APBD untuk pembelian mobil dinas bertolak belakang dengan tujuan anggaran daerah.

“APBD seharusnya menjadi pedoman perencanaan program tahunan, alat pengawasan agar kebijakan sesuai ketentuan, serta instrumen distribusi untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Tapi yang kita lihat, justru anggaran dipakai untuk kenyamanan pejabat,” kritiknya.

Azani menegaskan, APBD juga punya fungsi stabilisasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi daerah.

“Dengan turunnya NTP dan IKRT, mestinya pemerintah daerah memperkuat daya beli rakyat. Kalau justru miliaran rupiah dipakai membeli mobil dinas, lalu untuk siapa sebenarnya APBD ini dikelola?,” tegasnya.

Turunnya kesejahteraan petani bersamaan dengan belanja mewah DPRD memperlihatkan adanya prioritas anggaran yang timpang di Sultra. 

Publik pun semakin lantang mempertanyakan komitmen wakil rakyat: apakah benar mewakili kepentingan masyarakat, atau hanya sibuk mengurus kenyamanan sendiri.***