Politisi PDI Perjuangan Sulsel Kritisi Penyusunan Proyek Jalan Provinsi Tidak Berkeadilan

Foto: Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Esra Lamban/Sangfajarnews.

MAKASSAR, SANGFAJARNEWS.COM - Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Esra Lamban melayangkan protes keras terhadap lima paket jalan ini. Ia mempertanyakan kenapa Dapilnya Luwu Raya dan Toraja tidak masuk dalam preservasi jalan multiyears ini.

"Ada apa ini, sampai (wilayah) kami tidak dapat. Tolong dijelaskan," kata Esra Lamban.

Politisi PDIP ini meminta penjelasan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappeda alasan Luwu Raya dan sejumlah daerah lainnya tidak kebagian paket preservasi jalan. Sehingga Esra memiliki alasan ketika nanti menjelaskannya ke masyarakat di Dapilnya.

"Masa sampai hatinya bapak ibu ini menyusun ini barang-barang, (wilayah) kita tidak ada di dalam. Padahal ini uang Rp2,3 triliun bisa dibagi ibu. Bisa dibagi. Sedangkan uang Rp100 ribu saja bisa dibagi ibu, apalagi ini uang Rp2,3 triliun, bukan uang sedikit. Kok tega-teganya," ujar Esra Lamba.

Dia mengaku, paket preservasi jalan ini perlu diperjuangkan sebab bakal dianggarkan di APBD. Esra tak mau menunggu Inpres Dana Desa dari APBN yang tidak pasti kapan turunnya.

Seperti diketahui bersama, Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat bersama dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi serta Bappelitbangda membahas program 5 paket fisik preservasi jalan tahun 2025 dengan skema multiyears di Gedung DPRD Sulsel pada Senin (11/08/2025). 

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid menyampaikan lima paket preservasi jalan menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpemerataan pembangunan. 

Ia menyebut ada delapan kabupaten/kota yang tidak tersentuh perbaikan jalan dengan skema multiyears ini.

"Jadi yang tidak mendapatkan (preservasi jalan multiyears) ialah semua Luwu Raya, Toraja Utara, Bantaeng, Selayar, Maros. Itulah yang namanya ketidakadilan," ucap Kadir.***