Iklan

Menu Bawah

PKHPD-BUTUR Desak Polda Sultra Tuntaskan Kasus Dugaan SPPD Fiktif 2012-2014

Rabu, 03 Maret 2021, 6:13:00 PM WIB Last Updated 2021-03-03T11:15:18Z
Foto : Aslam Naim, Presidium PKHPD-BUTUR


Butur Sultra, Sangfajarnews.com – Pusat Kajian Hukum Pemerintahan Daerah Buton Utara (PKHPD-BUTUR) menanggapi kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif 2012-2014 Kabupaten Buton Utara yang sampai saat ini belum memiliki titik terang dan kepastian hukum.


Kasus Dugaan Penyalahgunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Utara (Butur) tahun 2012-2014 lalu tersebut, masih terus berproses di Polda Sulawesi Tenggara. Meski sudah dalam tahap penyidikan, namun kasus ini belum juga memiliki tersangka sama sekali.


PKHPD-BUTUR juga menduga kuat bahwa Ridwan Zakaria ikut terlibat dalam kasus tersebut, yang kini telah menjabat Bupati Buton Utara Hasil Pilkada 9 Desember 2020.


Menurut Presidium PKHPD-BUTUR, Askar Naim, dalam amanah Undang-undang dan amanah KUHP dan KUHAP, bilamana suatu kasus telah masuk pada tahap penyitaan barang bukti, maka wajib mengumumkan nama-nama tersangka dan penyidik ketika mengusulkan surat permintaan penyitaan barang bukti kepada ketua pengadilan harus disertai dengan nama-nama tersangka dalam sebuah kasus dugaan tindak pidana korupsi.


“Itu adalah amanah undang-undang dan konstitusi di negara, berkaitan dengan hal itu, harusnya Polda Sultra telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dan sejauh ini harusnya Polda Sultra telah mengumumkan nama-nama tersangka dalam kasus tersebut, agar kasus ini terang bendarang dan tidak melahirkan asumsi publik yang liar terhadap Institusi Polri sebagai salah satu Lembaga Hukum,” ungkapnya, Rabu (3/3/ 2021).


Mereka juga mendesak Pihak Polda Sultra untuk segera menuntaskan kasus tersebut dan menetapkan tersangkanya agar memiliki kepastian hukum tetap.


“Kami mendesak Polda Sultra untuk segera menuntaskan dan mengespos nama-nama tersangka yang terlibat dalam Kasus ini, yang juga melibatkan Bupati Buton Utara saat ini. Dan apabila dalam waktu tiga minggu kedepan tidak ada progres, maka kami menuntut Kapolda Sultra untuk mundur dari Jabatannya,” Pungkasnya.


Hingga saat ini, walau kasus dugaan SPPD Fiktif Butur 2012-2014 telah naik ketahap penyitaan barang bukti namun belum ada satupun yang diumumkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Sultra.*


Editor : Redaksi.

Komentar

Tampilkan

  • PKHPD-BUTUR Desak Polda Sultra Tuntaskan Kasus Dugaan SPPD Fiktif 2012-2014
  • 0

Terkini

Close x "/>